HUKUM DAN PENEGAK HUKUM

HUKUM DAN PENEGAK HUKUM

Sebagai makluk pribadi mempunyai sifat, watak, kehendak, dan kepentingannya masing-masing. kehendak dan kepentingan setiap individu mungkin sejalan atau mungkin berbeda bahkan bertentangan dengan kehendak dan kepentingan individulainnya. Bertentangan kepentingan antar individu ini mengakibatkan terganggunyapemenuhan kepentingan para individu itu sendiri. Kebutuhan inilah yang menjadi cikal-bakal terbentuknya tata kehidupan bersama yang di kenal dengan tata kehidupan bermasyarakat. Pergaulan kehidupan manusia dalam masyarakat di atur oleh berbagai macam kaedah atau norma, yang hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang
tertib dan tenteram, di dalam pergaulan hidup tersebut manusia mendapat pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan-kebutuhan bersifat sekunder atau tersier. Pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup ini menghasilkan nilai-nilai fositif maupun negatif sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abtrak mengenai apa yang baik dan harus di anut ,dan apa yang buruk dan harus di hindari. Sistem nilai tersebut sangat perpengaruh terhadap pola-pola pikiran manusia ,yang merupakan suatu pedoman mental baginya. Pola-pola pikiran manusia mempengaruhi sikapnya atau kecendrungan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan .sikap-sikap manusia ini selanjutnya membentuk kaedah-kaedah oleh karena manusia cendrung untuk hidup teratur dan manusia-manusia adalah berbeda-beda , oleh sebab itu di perlukan patokan-patokan yang berupa kaedah-kaedah .dengan demikian dapat di katakana bahwa kaedah atau norma merupakan faktor-faktor atau pedoman-pedoman prihal tingkah laku yang di harapkan.di dalam kehidupan manusia sehari-hari,terhadap bagai macam kaedah atau norma yang mengatur peri kehidupannya.berkenaan dengan kaedah-kaedah atau norma tersebut ,kita mengenal berbagai kaedahatau norma yang meliputi norma agama ,norma kesusilaan, norma kesopanan ,normaadat,dan norma hukum.Hukum adalah suatu organisasi paksaan. sebab hukum melekatkan kondisi-kondisitertentu terhadap pengunaan paksaan di dalam hubungan-hubungan antara manusia,pengesahan pengunaan paksaan hanya oleh individu-individu tertentu dan hanya dibawah kondisi-kondisi tertentu.hukum menyebabkan pengunaan paksaan sebagaimonopoli masarakat .sunguh karena monopoli pengunaan tindakan paksaan bahwahokum menciptakan ketentraman masarakat.pedamayan adalah suatu kondisi dimanatidak dapat pengunaan paksaan menurut pengertian ini, hukum hanya memberikan perdamayan relatif ,bukan absolute,dimana hukum mencabut hak para individu untuk mengunakan paksaan tetapi mencadangkan nya kepada masarakat .perdamayan hukumbukan suatu kondisi dari ketidaan paksa mutlak ,suatu keadaan anarkis ;perdamayan hukum adalah suatu kondisi monopoli paksaan ,suatu monopoli paksaan olehmasarakat.di tinjau dari sumber-sumbernya ,hukum hukum dapat kita golongkankedalam klasifikasi berikut.

1.hukum undang-undang
2.hukum persetujuan
3.hukumtraktat(perjanjian antar Negara)
4.hukum kebiasaan dan hukum adat
5.hukum yurifrudensi.

Di tinjau dari bentuknya hukum dapat di bedakan lebih lanjut kedalam berikut ini.

1.hukum tertulis
2.hukum tidak tertulis.

Di tinjau dari sudut kepentingan yang di aturnya, hukum dapat di golongkan ke dalam hukum privat dan hukum publik, hukum seragam, hukum beraneka ragam, hukum beraneka ragam di maksudkan sebagai hukum antar tata hukum. Hukum beraneka ragam antara lain berikut ini.

a.hukum antar waktu
b.hukum antar tempat
c.hukum antargolongan
d.hukum antaragama
e.hukum privatinternasional .

Pergolongan hukum berikutnya adalah pergolongan ataranya hukum formal dengan hukum metrial. Hukum formal sering di samakan dengan hokum acara ,yakni hukumyang mengatur tentang tata cara bagaimana kaida-kaidah hukum
(metrial) di pertahankan atau di laksanakan yang di maksud dengan hukum metrial ialah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur wujud dari hubungan-hubungan hukum itu sendiri dengan kata lain hukum metrial adalah hukum yang mengatur tentang isi dari hubungan-hubungan hukum.atas dasar tinjauan apa dalam suatu cabang hukum diutamakan tentang keharusan/larangan ataukah tentang sangsinya maka kita dapat membedakan;
1.hukum kaidah(normenrecht)
2.hukum sangsi(sanctienrecht).

Konsep-konsep penting berkenaan dengan peraturan hukum ,yang meliputi norma,saksi ,delik (tindakan pidana), kewajiban hukum, tanggung jawab hukum, dan hak hukum, norma prilaku yang di atur dalam peraturan hukum memuat keharusan-keharusan (gobod) dan atau larangan-larangan (Verbod). Sanksi merupakan konsekuensi dari perbuatan yang dianggap merugikan masyarakatdan yang harus dihindarkan. Sanksi diberikan oleh tata hukum dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Sanksi merupakan tindakan memaksa untuk menjamin perbuatan manusiayang dikehendak oleh peraturan hukum. Pada hukum pidana kita kenal sanksi pidana. Berkenaan dengan hukuman pidana, terdapat dua jenis hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pasal 10 KUHP menyebutkan “Hukuman-hukuman itu adalahberikut ini.

1. Hukuman-hukuman pokok
a) Hukuman mati.
b) Hukuman penjara.
c) Hukuman kurungan.
d) Hukuman denda.

2. Hukuman-hukuman tambahan
a) Pencabutan dari hak-hak tertentu,
b) Penyitaan dari benda-benda tertentu,
c)Pengumuman dari putusan hakim.

Untuk memahami lebih lanjut tentang norma dan sanksi, perhatikanlah kutipan pasal-pasal dari peraturan hukum berikut. Pasal/ 362 KUHP “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukumkarena salah telah melakukan pencurian,dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau dengan. Pasal 1365 KUHP Perdata “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugiantersebut.”Konsep hukum berikutnya adalah “delik”. Dalam hukum pidana istilah delik atau “strafbaar feit” lazim diterjemahkan sebagai tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum (wederrechtelijk atau onrechtmatige). Dalam hukum perdata istilah delik tidak lazim digunakan. Untuk menyebut seseorang melakukan delik, biasanya digunakan istilah seseorang telahmelakukan wanprestasi. Namun demikian. Delik-baik dalam lapangan hukum pidanamaupun hukum perdata, dapat didivinisikan sebagai perbuatan seseorang terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan. fakta tentang delik bukan hanya terletak pada suatu perbuatan tertentu saja, melainkanjuga pada akibat-akibat dari perbuatan tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dikenalbeberapa macam jenis delik (Lamintang, 1984), antara lain dapat dikemukakan sebagaiberikut.

1. Delik formalDelik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatanyang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya, Pasal209, 210, 242, 362 KUHP.

2. Delik material Delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan ditimbulkannya akibatyang dilarang dan diancam dengan hukuman olehundang-undang. Contohnya, Pasal 149, 187, 338, 378 KUHP.

3. Delik komisiDelik yang berupa pelanggaran terhadap larangan (verbod) menurut undang-undang, yang terjadi karena melakukan suatu. Contohnya, Pasal212,263, 285, 362 KUHP.

4. Delik omisi
Delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan (gebod) menurutundang-undang, yang terjadi karena dilalaikannya suatu perbuatan yangdiharuskan. Contohnya, Pasal 217, 218, 224, 397 angka 4 KUHP.

5. Delik kesengajaanDelik yang mengandung unsur kesengajaan. Contohnya, Pasal 338KUHP.

6. Delik kelalaian delik yang mengandung unsur kelalaian. Contoh Pasal 359 KUHP.

7. Delik aduan Delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.Contoh Pasal 72 – 75, 284 ayat (2), 287 ayat (2) KUHP.

8. Delik biasaDelik yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.Contoh Pasal 362, 338 KUHP.

9. Delik umumDelik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

10. Delik khususDelik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja.

Hal-hal yang berkaitan erat dengan konsep delik ialah konsep kewajiban hukum. Konsepkewajiban hukum merupakan pasangan dari konsep norma hukum. Konsep kewajibanhukum menunjuk hanya kepada individu terhadap siapa sanksi ditujukan dalam hal diamelakukan delik. Menurut hukum dia diwajibkan menghindari delik jika delik ituberupa tindakan positif maka dia.diwajibkan untuk tidak melakukan tindakan tersebutjika delik itu berupa kelainan untuk melakukan suatu tindakan tertentu (delik omisi) maka di diwajibkan untuk melakukan tindakan tersebut.dengan demikian,kewajiban hukum adalah kewajiban untuk menghindari delik adalah kewajiban sisubjek untuk “untuk mengetaui`norma hukum.satu konsep yang di hubungkan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tangung jawab hukum, berati dibertangung jawab atas suatu saksi dalam hal melakukan suatu perbuatan yang bertentangan. Perlu untuk membedakan istilah kewajiban hukum dari tanggung jawab hukum tatkala sanksi tidak atau tidak hanya ditujukan kepada pelaku delik langsung, melainkan juga kepada para individu lain yang menurut hukum mempunyai hubungan dengan pelaku langsung. Dalam hukum masyarakat beradab, individu yang diwajibkan kepada perbuatan tertentu, dalam keadaan normal adalah juga orang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Biasanya orang bertanggung jawab hanya terhadap perbuatannya sendiri, bertanggung jawab terhadap delik yang dilakukannya sendiri. Tetapi ada kasus-kasus kekecualian di mana seseorang menjadi bertanggung jawab terhadap perbuatan yang merupakan kewajiban dari seseorang lainnya, menjadi bertanggung jawab terhadap suatu delik yang dilakukan oleh orang lain. Tanggung jawab dan juga kewajiban menunjuk kepada delik itu juga, tetapi kewajiban selalu menunjuk kepada delik dari pelaku itu sendiri, sementara tanggung jawab seseorang dapat menunjuk kepada suatu delik yang dilakukan oleh orang lain. Norma hukum mengandung kewajiban dan tanggung jawab. Norma hukum mengandung arti kewajiban dalam hubungan dengan orang yang berpotensi sebagai pelaku delik; pelaku delik, tetapi juga terhadap individu-individu lainnya yang mempunyai suatu hubungan yang ditentukan menurut hukum dengan si pelaku delik. Pelaku delik adalah seseorang yang perbuatannya karena telah ditentukan oleh tata hukum, merupakan kondisi dari suatu sanksi yang ditujukan terhadapnya atau terhadap individu lainnya yang mempunyai suatu hubungan yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik Subjek. Konsep kewajiban biasanya dibedakan dari konsep hak , kita hanya berkepentingan dengan istilah hak hukum. Orang lazim membuat perbedaan antara 2 hak macam hak yaitu:

(1) jus is rem,yaitu hak atau suatu barang dan
(2) jus is personam, yaitu hak untuk menuntut seorang untuk menurut sesuatu caratertentu yakni hak atas perbuatan seorang lainya.

Jika hak itu adalah hukum maka hak tersebut harus merupaka hak atas perbuatanseseorang lainnya ,atas perbuatan yang menurut hukum merupakan kewajiban dariseorang lainnya .hak hukum masarakat kan kewajiban dari seseorang lainnya .kewajibanini adalah dengan sendirinya tatkala kita berbicara tentang suatu hak atas perbuatan diriseseorang lainya.Keberadaan atau ketidak hak masarakat suatu norma umum yang mengatur perbuatanmanusia.oleh sebap itu jika ada suatu pernyataan tentang hak hukum maka suatuperaturan hukum harus di saratkan .tidak tidak mungkin ada hak hukum sebelum ada hukum itu sendiri. selama suatu hak tidak“dijamin“oleh peraturan hukum maka hak itubelum merupakan hak hukum Hak ini dibuat menjadi hak hukum pertama-tama oleh jaminan dan peraturan hukum. Ini berarti bahwa hukum mendahului atau bersamaandengan hak tersebut.Berkenaan dengan hak dan kewajiban tersebut di atas, lazim dibedakan dua kerakteryang berbeda, yaitu, hak dan kewajiban mutlak di satu pihak dan hak dan kewajibanrelatif di pihak lainnya. Kewajiban relative adaah kewajiban yang dimiliki seseorangrelatif terhadap seseorang individu yang di tunjuk sementara kewajiban mutlak adalahkewajiban yang dimiliki orang terhadap sejumlah individu tak terbatas atau terhadapsemua individu lainya. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya makadibentuk lembag Penegakan hukum
(law enforcers), antara lain Kepolisian, yangberpungsi utama sebagai lembaga penyidik; Kejaksaan, yang sebagai lembaga penuntut;Kehakiman, yang berfunsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan, dan lembagaPenasihat atau bantuan hukum.

A.KEPOLISIAN

Kepolisian negara ialah alat penegak hukum yang terutama bertugas memeliharakeamanan di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum hususnya Hukum acaraPidana, Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut Pasal 4UU nomor 8 tahun 198 tentang undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP),Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI. Penyelidik mempunyai wewenang.
1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan sertamemeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidikjari dan memotret seseorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Hukum itu sendiri selama suatu hak tidak “dijamin“ oleh peraturan hukum maka hak itu belum merupakan hak hukum. Hak ini dibuat menjadi hak hukum pertama-tama oleh jaminan dan peraturan hukum. Ini berarti bahwa hukum mendahului atau bersamaan dengan hak tersebut. Berkenaan dengan hak dan kewajiban tersebut di atas, lazim dibedakan dua kerakteryang berbeda, yaitu, hak dan kewajiban mutlak di satu pihak dan hak dan kewajiban relatif di pihak lainnya. Kewajiban relative adaah kewajiban yang dimiliki seseorang relatif terhadap seseorang individu yang di tunjuk sementara kewajiban mutlak adalahkewajiban yang dimiliki orang terhadap sejumlah individu tak terbatas atau terhadap semua individu lainya. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya makadi bentuk lembaga Penegakan hukum (law enforcers), antara lain Kepolisian, yangberpungsi utama sebagai lembaga penyidik; Kejaksaan, yang sebagai lembaga penuntut; Kehakiman, yang berfunsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan, dan lembaga Penasihat atau bantuan hukum.

Setelah itu, penyelidik berwewenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut di atas kepada penyidik. Selain penyelidik, polisi bertindak pula sebagai penyidik. Menurut Pasal6 UU No. 8/1981 yang bertindak sebagai penyidik, yaitu:

1. pejabat Polisi negara Republik Indonesia;
2.pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

B. KEJAKSAAN

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap. Jadi, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.Berdasarkan penjelasan tersebut maka Jaksa
(penuntut umum) berwewenang, antaralain untuk;

a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan;
b) membuat suratdakwaan;
c) melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri sesual dengan peraturan yangberlaku;
d) menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum (tersangka) dengan hukuman tertentu; e) melaksanakan penetapan hakim, dan lain-lain.

Khusus dalam bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk :
(1) melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
(2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
(3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat (yaitukeputusan yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman)
(4) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaantambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

C. KEHAKIMAN

Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili.Sedangkan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Pasal 1 UU nomor 8/1981 mengadili adalahserangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana
berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal danmenurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut.dalam Pasal 5 UU Nomor 14 Tahun 1970 ditegaskan bahwa pengadilan mengadilimenurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Demikian pula dalam Pasal 1disebutkan bahwa . Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdekauntuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkanPancasila, demi terselenggaranya negara Hukum RI,Dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan olehbadan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu :

(1) Peradilan Umum
(2) Peradilan Agama
(3) Peradilan Milker
(4).Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat lingkungan peradilan tersebut, masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat. Peradilan militer, peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili golongan rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya abaik mengenai perkara Perdata maupun perkara Pidana.

Pembelajaran Materi Hukum dan Penegakan Hukum

Oleh sebab itu, pendidikan hukum sebagai salah satu bentuk upaya penanaman kesadaran akan norma tingkah laku dalam masyarakat, dipandang sangat strategis untuk diberikan pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan persekolahan. Penanaman nilai-nilai dan norma-norma sosial kemasyarakatan merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari proses sosialisasi anak menuju realita kehidupan yang sesungguhnya di masyarakat. Program pendidikan hukum (law-related education) di persekolahan hendaknyadiarahkan untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yangdiperlukan agar mereka kelak dapat berpartisipasi secara efektif dalam lembaga-lembaga hukum. Tujuan utama dari pendidikan hukum, seperti dikemukakan oleh Bank (1977: 258-259) adalah untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh hak-hak hukumnya secaramaksimum dalam masyarakat. Center for Civic Education (CCE) dalam National Standards for Civics and Government (1997) mengembangkan sejumlahbahan ajar yang berkaitan dengan pendidikan hukum, antara lain meliputi:

(1) fungsi dan tujuan dari peraturan dan hukum,
(2) kedudukan hukum dalamsistem pemenntahan konstitusional,
(3) perlindungan hukum terhadap hak-hak ind.vidu,
(4) kriteria untuk mengevaluasi peraturan dan hukum
(5) hak warga negara, dan
(6) tanggung jawab warga negara.

Dengan menyimak paparan di atas maka pendidikan hukum hendaknya diarahkan pada pembelajaran materi hukum dan penegakan hukum. Pembelajaran tentang materi hukum bertujuan untuk membekali siswa dengan sejumlah pengetahuan tentang norma-norma hukum yang mempengaruhi kehidupannya sehingga tumbuh kesadaran hukum pada diri mereka yang pada gilirannya mereka dapat menampilkan kepatuhan secara sukarela dan sikap menghormati terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dipihak lain, pembelajaran tentang sistem peradilan dan lembaga-lembaga penegakan hukum diharapkan dapat membekali siswa dengan mekanisme, kelembagaan dan sistem peradilan dalam menegakkan norma-norma hukum. Keadaan hidup manusia dalam masyarakat modern dewasa ini berubah sangat pesat. oleh sebab itu, pembelajaran di abad sekarang ini hendaknya memperhatikan arus danlaju perubahan yang terjadi. Pembelajaran perlu membina pola berpikir, keterampilan dan kebiasaan, yang terbuka dan tanggap, yang mampu menyesuaikan diri secara manusiawi dengan perubahan. Kalau tujuan pembelajaran adalah menumbuhkan dan menyempurnakan pola laku, membina kebiasaan dan kemahiran menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah maka metode pembelajaran harus mampu mendorong proses pertumbuhan dan penyempurnaan pola laku, membina kebiasaan,dan mengembangkan kemahiran untuk menyesuaikan diri. Hal lainnya yang perlu diperhatikan sebagai prinsip pembelajaran adalah:

(1) tingkat kesulitan, dan
(2) tingkat kemampuan berpikir.

Tingkat kesulitan berkenaan dengan beban belajar (learning task), sedangkan tingkatkemampuan berpikir berkenaan dengan kemampuan kognitif siswa. Kemampuanberpikir, menurut sejumlah hasil riset adalah bertahap dan berjenjang mulai dari yangsederhana/mudah kepada yang kompleks/rumit, dan keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh hak-hak hukumnya secaramaksimum dalam masyarakat. Center for Civic Education (CCE) dalam National Standards for Civics and Government (1997) mengembangkan sejumlahbahan ajar yang berkaitan dengan pendidikan hukum, antara lain meliputi:

(1) fungsi dan tujuan dari peraturan dan hukum,
(2) kedudukan hukum dalamsistem pemenntahan konstitusional,
(3) perlindungan hukum terhadap hak-hak ind.vidu,
(4) kriteria untuk mengevaluasi peraturan dan hukum
(5) hak warga negara, dan
(6) tanggung jawab warga negara.

Dengan menyimak paparan di atas maka pendidikan hukum hendaknya diarahkan pada pembelajaran materi hukum dan penegakan hukum. Pembelajaran tentang materi hukum bertujuan untuk membekali siswa dengan sejumlah pengetahuan tentang norma-norma hukum yang mempengaruhi kehidupannya sehingga tumbuh kesadaran hukum pada diri mereka yang pada gilirannya mereka dapat menampilkan kepatuhan secara sukarela dan sikap menghormati terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dipihak lain, pembelajaran tentang sistem peradilan dan lembaga-lembaga penegakan hukum diharapkan dapat membekali siswa dengan mekanisme, kelembagaan dan sistem peradilan dalam menegakkan norma-norma hukum.Keadaan hidup manusia dalam masyarakat modern dewasa ini berubah sangat pesat.oleh sebab itu, pembelajaran di abad sekarang ini hendaknya memperhatikan arus danlaju perubahan yang terjadi. Pembelajaran perlu membina pola berpikir, keterampilandan kebiasaan, yang terbuka dan tanggap, yang mampu menyesuaikan diri secaramanusiawi dengan perubahan. Kalau tujuan pembelajaran adalah menumbuhkan danmenyempurnakan pola laku, membina kebiasaan dan kemahiran menyesuaikan diridengan keadaan yang berubah-ubah maka metode pembelajaran harus mampumendorong proses pertumbuhan dan penyempurnaan pola laku, membina kebiasaan,dan mengembangkan kemahiran untuk menyesuaikan diri.Hal lainnya yang perlu diperhatikan sebagai prinsip pembelajaran adalah:

(1) tingkat kesulitan, dan
(2) tingkat kemampuan berpikir.

Tingkat kesulitan berkenaan dengan beban belajar (learning task), sedangkan tingkatkemampuan berpikir berkenaan dengan kemampuan kognitif siswa. Kemampuan berpikir, menurut sejumlah hasil riset adalah bertahap dan berjenjang mulai dari yangsederhana/mudah kepada yang kompleks/rumit.

Perlu di tegaskan lagi bahwa model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa belajar,terutama mendorong siswa berpikir adalah model pelajaran inkuri, mengapa ingkuri?model ini sangat ampuh merangsang siswa berpikir ( kritis, kreatif ,induktif, dedukif) inkuiri pada hakekatnya adalah bertanya atau mempertanyakan. Terhadap banyak ragam model pelajaran inkuiri dari mulai yang sederhana hinga yang kompleks.

Sumber http://smpn2rantauselamatatim.wordpress.com/?ref=spelling

terimakasih anda telah mengunjungi kami :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: